Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan

KALTIM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM, ” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena.

Baca juga: Wujudkan Samosir Sejahtera dan Bermartabat, Bupati Samosir Sampaikan Usulan Pembangunan Kepada Presiden Jokowi

Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

“Kami meminta untuk segera dibangunkan balai pelatihan-pelatihan juga segera membangun universitas di Kabupaten Penajam Paser Utara, ” tambah Helena.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Senada, salah satu tokoh adat Banjar, Ashari, menyampaikan harapannya agar pendidikan masyarakat lokal makin baik pula. Dengan pembangunan institusi pendidikan di sana, Ashari meyakini kemajuan pendidikan anak bangsa akan meningkat, utamanya masyarakat lokal.

“Jadi kami membayangkan ke depan nanti kami orang suku-suku lokal yang ada di sini, baik itu Banjar, Paser, Dayak akan menjadi sejajar dengan para generasi-generasi muda yang khususnya di Pulau Jawa, ” ucap Ashari.

Baca juga: Resmikan Penataan Kampung Ulos Huta Raja, Presiden Jokowi: Upaya Pemerintah Lestarikan Warisan Pusaka Bangsa

Di sisi lain, Ashari menyambut baik upaya pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN. Keterlibatan tersebut diyakini akan mengurangi konflik kepentingan antara ibu kota dengan lingkungan sekitar ibu kota.

“Beliau akan menyampaikan kepada Ketua atau Kepala Otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada namanya konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota, ” lanjutnya.

Baca juga: Diresmikan Presiden Jokowi, Edy Rahmayadi Harapkan Pantai Bebas Parapat Jadi Magnet Wisatawan

Dalam pertemuan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)

Editor        : JIS Agung w

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Resmikan Tujuh Pelabuhan dan Empat KMP di Kawasan Danau Toba