Musrenbang, Kampung Seraya Usulkan 23 Program Prioritas

Batam - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kampung Seraya, Senin (17/1/2022).

Musrenbang ini dilakukan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan Tahun 2023 mendatang. Dalam Musrenbang kali ini, Kampung Seraya menyampaikan 23 program prioritas untuk dibahas di Musrenbang tingkat kecamatan.

Baca juga: Nuroji Nilai Banyak Wisata Penunjang di Demak yang Belum Terpublikasi Dengan Baik

Usulan Musrenbang di Kelurahan Seraya sendiri masih didominasi dengan usulan fisik. Seperti semenisasi jalan, pembuatan dan pembenahan drainase, hingga rencana pembangunan gedung serbaguna.

Selain usulan pembangunan fisik, juga terdapat usulan pembangunan non fisik. Seperti pelatihan-pelatihan dan kursus. Juga, pengadaan sarana persampahan maupun hidran.

Baca juga: BMKG Himbau Warga NTT Waspada Hujan Lebat Terjadi dalam Sepekan ke Depan

"Mumpung di momen Musrenbang, silakan sampaikan apa rencana pembangunan baik saya sebagai wali kota maupun kepala BP Batam, " ujar Rudi.

Rudi menyampaikan, tidak semua aspirasi yang dimasukkan dalam Musrenbang akan terlaksana. Pasalnya, anggaran sangat terbatas.

Baca juga: Satpol PP Padang Amankan 5 Pemandu Karaoke

"Makanya setelah tingkat kelurahan, dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk menyaring program yang benar-benar prioritas, " ujarnya.

Ia mengungkapkan, untuk 2023, kurang lebih anggaran Pemko Batam Rp3, 2 triliun hingga Rp3, 5 triliun. Sedangkan BP Batam kurang lebih Rp2 triliun.

Baca juga: Andi Iwan Darmawan Aras Prihatin dengan Minimnya Anggaran Penanggulangan Banjir Bengkulu

"Silakan sampaikan, apa yang mau kita bangun dan mana yang harus kita dulukan. Kami berharap juga perekonomian Batam pulih sehingga semua program usulan dapat terlaksana, " katanya.

Hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam YunusMuda,  OPD Pemerintah Kota Batan, Camat Batuampar Tukijan, Lurah Se-Kecamatan Batu Ampar, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan Sertifikat APL Masyarakat Riau oleh Menteri LHK